Perumusan konstitusi suatu negara merupakan tonggak sejarah penting yang menentukan arah bangsa. Di Indonesia, perjalanan panjang penyusunan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 diwarnai dengan perdebatan sengit mengenai rumusan Pancasila sebagai dasar negara.
Awalnya, Pancasila tercantum dalam Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 22 Juni 1945. Namun, dalam perjalanan menuju disahkannya UUD 1945, terjadi perubahan signifikan pada sila pertama Pancasila yang berdampak pada perbedaan isi Piagam Jakarta dan Pembukaan UUD 1945.
Isi Piagam Jakarta
Piagam Jakarta adalah naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang disusun oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 22 Juni 1945. Piagam ini menjadi dasar bagi penyusunan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Piagam Jakarta memuat beberapa ketentuan utama, di antaranya:
- Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
- Kemanusiaan yang adil dan beradab.
- Persatuan Indonesia.
- Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
- Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Penyusunan Piagam Jakarta didasari oleh keinginan untuk mengakomodasi aspirasi umat Islam di Indonesia. Namun, setelah kemerdekaan, Piagam Jakarta mengalami perubahan karena adanya keberatan dari kelompok non-Muslim. Perubahan tersebut dilakukan dalam Sidang PPKI pada 18 Agustus 1945, yang menghasilkan penghapusan frasa “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dalam sila pertama Pancasila.
Isi Pembukaan UUD 1945
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan bagian awal konstitusi Indonesia yang berisi prinsip-prinsip dasar negara dan tujuan pembentukannya.
Isi Pembukaan UUD 1945 meliputi:
Alinea Pertama
- Mengandung pernyataan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak segala bangsa dan penjajahan bertentangan dengan peri kemanusiaan dan perikeadilan.
- Menekankan perjuangan kemerdekaan yang dilandasi oleh semangat persatuan dan kesatuan.
Alinea Kedua
- Menyatakan tujuan pembentukan negara Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Alinea Ketiga
- Menguraikan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila.
- Menekankan bahwa kemerdekaan Indonesia diperoleh dengan perjuangan bangsa Indonesia sendiri, bukan pemberian dari pihak lain.
Alinea Keempat
- Mengandung pernyataan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.
- Menekankan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
Perbandingan Isi
Piagam Jakarta dan Pembukaan UUD 1945 merupakan dua dokumen penting yang memiliki keterkaitan erat. Meskipun keduanya memuat prinsip-prinsip dasar negara Indonesia, terdapat beberapa perbedaan dan persamaan di antara keduanya.
Untuk memperjelas perbandingan, berikut adalah tabel yang menyajikan ketentuan-ketentuan utama dalam Piagam Jakarta dan Pembukaan UUD 1945:
Ketentuan Utama
| Ketentuan | Piagam Jakarta | Pembukaan UUD 1945 |
|---|---|---|
| Ketuhanan | Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya | Ketuhanan Yang Maha Esa |
| Kemanusiaan | Yang adil dan beradab | Yang adil dan beradab |
| Persatuan | Persatuan Indonesia | Persatuan Indonesia |
| Kerakyatan | Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan | Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan |
| Keadilan | Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia | Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia |
Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan dalam ketentuan mengenai Ketuhanan. Piagam Jakarta mewajibkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, sementara Pembukaan UUD 1945 hanya menyebutkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Selain itu, terdapat persamaan dalam ketentuan mengenai Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Kedua dokumen tersebut menegaskan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial.
Dampak Perubahan
Perubahan isi Piagam Jakarta menjadi Pembukaan UUD 1945 berdampak signifikan pada sistem hukum dan tatanan sosial di Indonesia.
Konsekuensi Hukum
- Penghapusan Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-Pemeluknya: Hal ini menyebabkan Indonesia tidak lagi menjadi negara agama dan mengadopsi prinsip kebebasan beragama.
- Perubahan Frasa “Mukaddimah” menjadi “Pembukaan”: Perubahan ini memberikan status yang lebih tinggi dan permanen pada Pembukaan UUD 1945, yang menjadi dasar filosofis dan hukum bagi konstitusi Indonesia.
Konsekuensi Sosial
- Meningkatnya Toleransi Beragama: Penghapusan kewajiban menjalankan syariat Islam mendorong toleransi dan kerukunan antarumat beragama.
- Penguatan Nasionalisme: Pembukaan UUD 1945 yang berfokus pada nilai-nilai kebangsaan dan persatuan memperkuat identitas nasional dan mengurangi sentimen keagamaan.
- Stabilitas Politik: Perubahan ini membantu menstabilkan situasi politik Indonesia dengan menghilangkan potensi konflik antaragama.
Pandangan Ahli
Pandangan para ahli sejarah dan hukum sangat penting dalam memahami perbedaan antara Piagam Jakarta dan Pembukaan UUD 1945. Para ahli ini telah melakukan penelitian ekstensif dan memiliki pemahaman mendalam tentang dokumen-dokumen penting ini.
Beberapa ahli berpendapat bahwa Piagam Jakarta merupakan dasar dari Pembukaan UUD 1945, sementara yang lain berpendapat bahwa kedua dokumen tersebut memiliki perbedaan yang signifikan. Perspektif yang berbeda ini menunjukkan kompleksitas hubungan antara kedua dokumen tersebut.
Perbedaan Perspektif
- Perspektif Historis: Beberapa sejarawan berpendapat bahwa Piagam Jakarta adalah rancangan awal Pembukaan UUD 1945 dan bahwa perubahan yang dibuat kemudian mencerminkan perubahan politik dan sosial pada saat itu.
- Perspektif Hukum: Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa Piagam Jakarta dan Pembukaan UUD 1945 adalah dokumen yang terpisah dan berbeda, dengan Piagam Jakarta sebagai deklarasi sementara dan Pembukaan UUD 1945 sebagai dokumen konstitusional yang permanen.
Ringkasan Akhir
Perubahan isi Piagam Jakarta menjadi Pembukaan UUD 1945 merupakan hasil kompromi politik dan diplomasi yang berdampak besar pada perkembangan konstitusi Indonesia. Penghapusan tujuh kata dalam sila pertama Pancasila membuka jalan bagi terciptanya konsensus nasional dan memperkuat persatuan bangsa.
Pertanyaan Umum yang Sering Muncul
Apa ketentuan utama dalam Piagam Jakarta?
Piagam Jakarta memuat tujuh kata dalam sila pertama Pancasila, yaitu “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.
Mengapa terjadi perubahan isi Piagam Jakarta menjadi Pembukaan UUD 1945?
Perubahan tersebut dilakukan karena adanya keberatan dari kelompok non-Muslim yang merasa sila pertama Piagam Jakarta tidak mencerminkan kemajemukan masyarakat Indonesia.
Apa perbedaan mendasar antara Piagam Jakarta dan Pembukaan UUD 1945?
Perbedaan mendasar terletak pada sila pertama Pancasila, di mana Piagam Jakarta memuat tujuh kata yang kemudian dihapus dalam Pembukaan UUD 1945.
Apa dampak perubahan isi Piagam Jakarta terhadap UUD 1945?
Perubahan tersebut memperkuat prinsip keadilan dan kesetaraan bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang agama.