Pemerintahan Orde Baru yang berkuasa di Indonesia selama 32 tahun meninggalkan jejak signifikan dalam sejarah bangsa. Dengan kekuasaannya yang sentralistik, pemerintah Orde Baru menerapkan berbagai kebijakan yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Namun, tidak semua ciri pemerintahan Orde Baru masih berlaku hingga saat ini.
Berikut ini pembahasan mengenai ciri-ciri pemerintahan Orde Baru dan ciri-ciri yang bukan lagi menjadi ciri pemerintahan di Indonesia.
Ciri-ciri pemerintahan Orde Baru antara lain sentralisasi kekuasaan, militerisme, pembangunan ekonomi, dan ideologi Pancasila sebagai satu-satunya asas.
Ciri-ciri Pemerintahan Orde Baru
Pemerintahan Orde Baru di Indonesia, yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998, memiliki ciri-ciri yang khas. Ciri-ciri ini meliputi kontrol politik yang ketat, militerisme, dan pembangunan ekonomi.
Pemerintahan Orde Baru juga dikenal dengan penekanannya pada stabilitas dan ketertiban. Hal ini tercermin dalam kebijakan-kebijakan yang membatasi kebebasan politik dan sosial.
Kontrol Politik yang Ketat
- Pembatasan partai politik dan organisasi massa
- Pengawasan media yang ketat
- Penangkapan dan penahanan lawan politik
Militerisme
- Peran militer yang dominan dalam pemerintahan dan politik
- Penggunaan militer untuk menekan oposisi
- Pembelian senjata dan peralatan militer secara besar-besaran
Pembangunan Ekonomi
- Fokus pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi
- Investasi besar-besaran dalam infrastruktur
- Peningkatan ekspor dan industrialisasi
Ciri-ciri yang Bukan Pemerintahan Orde Baru
Pemerintahan Orde Baru, yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998, memiliki sejumlah ciri khas yang membedakannya dari periode pemerintahan lainnya di Indonesia. Namun, ada juga beberapa ciri yang tidak berlaku untuk Orde Baru.Ciri-ciri yang tidak termasuk dalam pemerintahan Orde Baru antara lain:
Kebebasan Berpendapat
Berbeda dengan pemerintahan Orde Lama yang relatif bebas, Orde Baru menerapkan pembatasan ketat terhadap kebebasan berpendapat. Media massa dikontrol ketat, dan kritik terhadap pemerintah dapat mengakibatkan penangkapan dan penahanan.
Demokrasi
Meskipun Orde Baru mengklaim sebagai pemerintahan yang demokratis, namun pada kenyataannya sangat otoriter. Pemilihan umum yang diadakan tidak bebas dan adil, dan kekuasaan terpusat di tangan presiden.
Supremasi Hukum
Supremasi hukum tidak ditegakkan secara konsisten selama Orde Baru. Pengadilan seringkali tunduk pada pengaruh politik, dan banyak pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan tanpa adanya akuntabilitas.
Transparansi
Pemerintahan Orde Baru dikenal dengan kerahasiaannya. Informasi tentang kebijakan dan keputusan pemerintah seringkali dirahasiakan dari publik.
Akuntabilitas
Pejabat pemerintah tidak dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka selama Orde Baru. Korupsi merajalela, dan tidak ada mekanisme yang efektif untuk mengawasi pejabat pemerintah.
Perbedaan Ciri-ciri Pemerintahan Orde Baru dan Bukan Pemerintahan Orde Baru
Pemerintahan Orde Baru, yang berkuasa di Indonesia dari tahun 1966 hingga 1998, memiliki serangkaian ciri khas yang membedakannya dari rezim yang mendahuluinya dan mengikutinya.
Perbedaan ini berdampak signifikan pada sifat dan kebijakan pemerintahan, membentuk karakteristik politik dan sosial Indonesia selama periode tersebut.
Ciri-ciri Pemerintahan Orde Baru
- Sentralisasi Kekuasaan
- Pembatasan Kebebasan Politik
- Militerisasi
- Pertumbuhan Ekonomi yang Cepat
- Pembangunan Infrastruktur
Ciri-ciri Bukan Pemerintahan Orde Baru
- Desentralisasi Kekuasaan
- Kebebasan Politik yang Lebih Besar
- Demiliterisasi
- Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan
- Fokus pada Pembangunan Sosial
Perbedaan mendasar antara Pemerintahan Orde Baru dan bukan Pemerintahan Orde Baru terletak pada tingkat sentralisasi kekuasaan, kebebasan politik, dan keterlibatan militer dalam pemerintahan.
Implikasi Ciri-ciri Pemerintahan Orde Baru
Ciri-ciri pemerintahan Orde Baru membawa implikasi signifikan pada masyarakat dan politik Indonesia. Implikasi ini mencakup pembatasan kebebasan politik, pertumbuhan ekonomi yang pesat, dan munculnya kesenjangan sosial.
Pembatasan kebebasan politik menghambat partisipasi masyarakat dalam proses politik. Pertumbuhan ekonomi yang pesat, meskipun membawa manfaat bagi sebagian besar masyarakat, juga menciptakan ketimpangan yang lebar.
Dampak Sosial
- Pembatasan kebebasan berpendapat dan berkumpul
- Penahanan aktivis politik dan pembubaran organisasi masyarakat sipil
- Penurunan partisipasi masyarakat dalam proses politik
Dampak Ekonomi
- Pertumbuhan ekonomi yang pesat, terutama di sektor manufaktur dan pertanian
- Peningkatan pendapatan per kapita dan standar hidup bagi sebagian besar masyarakat
- Munculnya kesenjangan sosial yang lebar antara kelompok kaya dan miskin
Dampak Politik
- Dominasi Partai Golkar dan militer dalam politik
- Pemilihan umum yang tidak bebas dan adil
- Lemahnya lembaga legislatif dan yudikatif
Pemungkas
Pemerintahan Orde Baru telah berakhir, namun beberapa ciri-cirinya masih dapat dilihat dalam pemerintahan saat ini, seperti pembangunan ekonomi dan ideologi Pancasila. Namun, ciri-ciri seperti sentralisasi kekuasaan dan militerisme telah ditinggalkan, seiring dengan perubahan zaman dan tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang lebih demokratis dan terbuka.
Bagian Pertanyaan Umum (FAQ)
Apa saja ciri-ciri yang bukan pemerintahan Orde Baru?
Ciri-ciri yang bukan pemerintahan Orde Baru antara lain desentralisasi kekuasaan, demokrasi, dan kebebasan berpendapat.
Mengapa sentralisasi kekuasaan bukan lagi ciri pemerintahan di Indonesia?
Sentralisasi kekuasaan tidak lagi menjadi ciri pemerintahan di Indonesia karena adanya tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang lebih demokratis dan terbuka.